topmetro.news, Boalemo – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo memperkuat sinergi lintas lembaga bersama Pemerintah Kabupaten Boalemo dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Boalemo untuk mempercepat perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Langkah ini difokuskan pada peningkatan Universal Coverage Jamsostek (UCJ), terutama bagi pekerja rentan yang belum terlindungi.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo, Dr. Ir. Sanco Simanullang, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng., bersama Bupati Boalemo Drs. H. Rum Pagau dan Kajari Boalemo Dwi Hadi Purnomo, S.H., M.H., membahas strategi peningkatan kepesertaan dalam rangkaian pertemuan pada 15–16 Oktober 2026 di Kabupaten Boalemo.
Berdasarkan keterangan tertulis BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo, Senin (19/10/2026), perluasan cakupan perlindungan pekerja menjadi salah satu tantangan yang membutuhkan komitmen bersama pemerintah daerah, perangkat daerah, dunia usaha, dan lembaga terkait.
Bupati Boalemo Siapkan Dukungan Anggaran 2027
Dalam pertemuan pada Kamis (15/10), Sanco Simanullang berdiskusi dengan Bupati Boalemo Rum Pagau dan Wakil Bupati Lahmudin Hambali, S.Sos., M.Si., mengenai langkah konkret memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja formal maupun informal.
Sanco menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah melalui penganggaran perlindungan bagi pekerja rentan. Menurutnya, perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak agar semakin banyak pekerja memperoleh perlindungan dari risiko sosial ekonomi.
Bupati Rum Pagau menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan rencana anggaran untuk tahun 2027. Pemkab Boalemo juga akan berupaya menindaklanjuti usulan peningkatan sasaran pekerja dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan mekanisme penganggaran.
Dukungan tersebut diharapkan membuka peluang bagi pekerja sektor informal dan kelompok rentan yang belum memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memperoleh perlindungan.
Selain dukungan anggaran, sejumlah strategi turut dibahas, antara lain mendorong kontribusi perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR), mengoptimalkan peran organisasi perangkat daerah (OPD), serta menjajaki dukungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bagi pekerja yang membutuhkan perlindungan.
Pendekatan berdasarkan segmentasi sektor dinilai penting untuk mengidentifikasi pekerja yang belum terlindungi, memetakan potensi kepesertaan, dan menentukan sasaran program secara tepat.
Kajari, Sekda, dan Dinas Terkait Perkuat Koordinasi
Komitmen tersebut berlanjut pada Jumat (16/10). Kajari Boalemo Dwi Hadi Purnomo bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo, Prof. Dr. Ir. Nurdin Baderan, S.P., M.Si., memfasilitasi pertemuan dengan sejumlah perangkat daerah, termasuk Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, dan Dinas Perdagangan.
Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk mengidentifikasi potensi tenaga kerja di masing-masing sektor, mengklarifikasi data pekerja yang belum terlindungi, serta menyusun strategi perluasan kepesertaan secara lebih terarah.
Sektor pertanian menjadi salah satu sasaran potensial karena memiliki ekosistem tenaga kerja yang luas. Sementara itu, sektor pariwisata dan perdagangan juga memiliki pekerja dengan beragam status hubungan kerja yang membutuhkan perhatian dalam perluasan perlindungan.
Sekda Boalemo Nurdin Baderan menyatakan dukungannya terhadap peningkatan Universal Coverage Jamsostek. Ia menekankan pentingnya optimalisasi peran seluruh OPD agar perluasan perlindungan dapat berjalan secara terkoordinasi dan tepat sasaran.
Ke depan, dinas terkait didorong untuk lebih proaktif mengidentifikasi pekerja yang belum terdaftar, memutakhirkan data, serta menindaklanjuti potensi kepesertaan sesuai karakteristik dan kemampuan masing-masing sektor.
Dengan demikian, peningkatan cakupan UCJ diharapkan menjadi agenda bersama pemerintah daerah, bukan hanya tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan Apresiasi Sinergi Lintas Lembaga
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo, Sanco Simanullang, mengapresiasi dukungan Kajari dan Pemerintah Kabupaten Boalemo yang membuka ruang koordinasi langsung dengan para pimpinan perangkat daerah.
Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga merupakan faktor penting dalam mempercepat terwujudnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja.
Upaya selanjutnya akan dilakukan melalui pertemuan dengan perangkat daerah lainnya, pemutakhiran data tenaga kerja, penjajakan dukungan CSR, serta penguatan perencanaan anggaran perlindungan pekerja rentan untuk 2027.
Melalui sinergi antara Kejaksaan, Pemerintah Kabupaten Boalemo, BPJS Ketenagakerjaan, perangkat daerah, dunia usaha, dan BAZNAS, perluasan Universal Coverage Jamsostek diharapkan semakin terarah dan berkelanjutan.
Langkah tersebut diharapkan membuka akses perlindungan yang lebih luas bagi pekerja di Kabupaten Boalemo, khususnya terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian.
Penulis: Erris
